Sulistyo mengungkapkan, di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, ada kepala daerah yang tidak memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah guru yang dibutuhkan daerahnya.
"Wajar kalau kekurangan guru di daerah terpencil masih tampak. Padahal, jumlah guru cukup memadai," kata Sulistyo dalam jumpa pers peringatan Hari Guru Nasional, Rabu (23/11/2011) di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta.
Wajar kalau kekurangan guru di daerah terpencil masih tampak. Padahal jumlah guru cukup memadai
-- Ketua PB PGRI Sulistyo
Menurutnya, persoalan distribusi guru sudah menjadi masalah tahunan yang terus terjadi. Namun, hingga saat ini belum ada strategi jitu untuk menghasilkan solusi yang signifikan.
Sulistyo menjelaskan, kekurangan guru akibat distribusi yang tidak merata bahkan semakin parah karena masalah ini tidak hanya dialami oleh daerah-daerah terpencil di luar Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di Pulau Jawa, bahkan di kabupaten/kota yang jaraknya tidak begitu jauh dari DKI Jakarta.
"Di sekitar Jakarta, seperti Bogor dan Banten, masih banyak sekolah yang kekurangan jumlah guru. Ini menjadi masalah khusus karena terjadi di wilayah kota," ujarnya.
Oleh karena itu, pada peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November besok, ia mendesak agar momen ini dijadikan momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (otda), khususnya dalam sektor pendidikan.
"Persoalan guru seharusnya tidak ikut didesentralisasi," katanya.
Sulistyo menjelaskan, kekurangan guru akibat distribusi yang tidak merata bahkan semakin parah karena masalah ini tidak hanya dialami oleh daerah-daerah terpencil di luar Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di Pulau Jawa, bahkan di kabupaten/kota yang jaraknya tidak begitu jauh dari DKI Jakarta.
"Di sekitar Jakarta, seperti Bogor dan Banten, masih banyak sekolah yang kekurangan jumlah guru. Ini menjadi masalah khusus karena terjadi di wilayah kota," ujarnya.
Oleh karena itu, pada peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November besok, ia mendesak agar momen ini dijadikan momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (otda), khususnya dalam sektor pendidikan.
"Persoalan guru seharusnya tidak ikut didesentralisasi," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar